Jelang Pemilu 2019, Panwaslu Kecamatan Mawasangka Gelar Rakor Pengawasan Partisipatif

INDONESIASATU.CO.ID:

Buton Tengah - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengawasan pemilih partisipatif pada tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 bersama para pelajar tingkat SMA yang bertempat di aula Kantor Lurah Watolo, Kecamatan Mawasangka, Sabtu (08/11/2018).

Kegiatan tersebut turut dihadiri ketua Panwaslu Kecamatan Mawasangka Drs. Anine bersama jajarannya, Sekcam Mawasangka Fitri Aisa Syam, M.Si, Babinsa Kelurahan Watolo Serma Kahar, serta siswa-siswi SMA se Kecamatan Mawasangka.

Dalam sambutannya, Ketua Panwaslu Kecamatan Mawasangka Drs. Anine menyampaikan, upaya pengawasan partisipatif merupakan cara Pengawas Pemilu untuk mengajak dan melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini mengingat adanya keterbatasan tenaga lapangan untuk menjelajahi setiap pelosok Kelurahan/Desa di wilayah Kecamatan Mawasangka.

"Pengawas Pemilu ini terbatas, sehingga kami tidak bisa awasi di semua pelosok. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini masyarakat berperan untuk mencegah terjadinya kecurangan, baik itu dilakukan kandidat atau tim sukses agar pemilu bejalan dengan kredibel," kata Anine.

Lanjut dari itu, ia memaparkan bahwa setiap pengaduan atau laporan yang masuk ke Panwaslu Kecamatan Mawasangka akan di tindak lanjuti, sebab pelanggaran bisa saja terjadi di kalangan penyelenggara Pemilu ataupun masyarakat.

"Pelanggaran itu ada 3 kategori yaitu pelanggaran administrasi, kode etik serta tindak pidana. Ketiganya bisa kepada siapa saja dan disini peran masyarakat untuk menjamin kualitas pemilu," paparnya.

Sementara itu, Muhammad Alwi Miyla selaku Koordinator Divisi (Kordiv) Sosialisasi dan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mawasangka menuturkan, selain mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi terkait dugaan pelanggaran pemilu, maka sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat khususnya pemilih pemula dan para pemuda agar memahami aturan yang berlaku. 

"Tujuannya memberi pemahaman juga memberikan pengawasan untuk malakukan pencegahan munculnya pelanggaran. Baik pidana mau pun kode etik yang sudah diatur dalam Undang-Undang," tuturnya.

Alwi menambahkan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil (Luber Jurdil).

"Tujuan pengawasan partisipatif untuk mendorong tingginya partisipasi publik, mencegah terjadinya konflik, meningktkan kualitas demokrasi, menjadikan Pemilu berintegritas serta membentuk karakter dan kesadaran politik masyarakat guna menyukseskan Pemilu 2019 kedepan," tutupnya. (*Arwin Mwsk)

  • Whatsapp

Index Berita