Untuk Memastikan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Setiap Penyelenggara Negara Wajib Melaporkan Harta Kekayaanya

INDONESIASATU.CO.ID:

REGULASI - Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang funsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Penyelenggara Negara meliputi:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan negara para pejabat negara wajib mengikuti asas-asas umu sebagai berikut:
1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Selain itu menurut Pasal 5 Undang-undang RI No.28 tahun 1999  Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk:

  1. mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
  2. bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat;
  3. melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat;
  4. tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  5. melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, tas, dan golongan;
  6. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  7. bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memastikan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotis maka peran serta masyarakat dalam bentuk hak dan tanggungjawab juga dilindungi oleh Undang-undang.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang RI No.28 Tahun 1999 yang diwujudkan dalam bentuk:
a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

  1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
  2. Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adalah sangat jelas bahwa keterbukaan pemerintah kepada masyarakat tentang penyelenggaraan negara adalah wajib, dan adalah hak masyarakat juga untuk mengetahui dan mencari tahu tentang kinerja pemerintah dalam menyelenggarakan negara.

 

 

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita